Selasa, 19 Maret 2019

Berapa Harga Saham Freeport ?

Berapa Harga Saham Freeport - Pemerintah Indonesia telah menyepakati nilai akuisisi 51% saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14.000). Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum (Persero) dengan Freeport McMoran selaku induk dari PTFI.

Beberapa pihak menilai bahwa biaya yang dibutuhkan pemerintah hampir sebesar Rp 54 triliun untuk mengambilalih 51% saham PTFI itu masih terlalu mahal. Benarkah demikian? Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa nilai kesepakatan tersebut sudah dihitung dengan cukup matang oleh pemerintah. harga batu bata atau harga engsel pintu dan harga pasir atau harga genteng dan harga air cooler atau harga rolling door dan harga triplek atau harga wallpaper dinding dan harga cat besi atau harga kayu Perhitungan setidaknya dilakukan dengan tiga cara, mulai dari yang paling rumit, hingga yang paling mudah.

Berapa Harga Saham Freeport ?

Untuk cara yang pertama, jelas Budi, pemerintah menghitung proyeksi laba bersih PTFI setelah dipotong pajak (earning after tax) dengan rasio harga yang bisa diperoleh pemerintah. Nilai perusahaan (enterprise value) juga tak luput dimasukkan sebagai pertimbangan yang harus diperhitungkan.

"Misalnya kita beli US$ 3,85 miliar itu untuk 45%. Jadi 100%-nya itu sekitar US$ 8,25 miliar. Untuk informasi, EBITDA-nya Freeport dalam kondisi sustain, rata-ratanya, kisarannya itu US$ 4 miliar. Profit after tax-nya atau earning after tax-nya dia, kondisi normal, itu kan juga ada naik turun karena pada tahun 2022 itu akan habis, itu sekitar US$ 2 miliar," kata Budi kepada detikFinance di kantor pusat Inalum, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Tembaga Freeport dan Amman Mineral Sumbang Bea Keluar Terbesar

"Jadi kalau enterprise value, atau harga perusahaan US$ 8 miliar, maka enterprise value per EBITDA itu sekitar dua kali, karena EBITDA-nya kan US$ 4 miliar. Ini enterprise value-nya US$ 8 miliar. Kalau dibandingkan earnings, enterprise value dibagi earnings itu empat kali," sambungnya.

Budi mengatakan, di sektor keuangan rasio harga terhadap pendapatan tersebut biasa digunakan sebagai alat perbandingan yang telah menjadi sebuah standar. Bila mengacu pada nilai rata-rata dalam perusahaan terbuka di Indonesia, maka harga yang didapatkan pemerintah tergolong rendah.

"Kalau kita mau pakai rata-rata perusahaan terbuka di Indonesia kan kita lihat di Jakarta Stock Exchange. Dulu sih sekitar 16-17 kali rata-rata price to earning ratio-nya. Sekarang kan mungkin karena sudah turun, mungkin di sekitar 12-14 kali. Tapi kita untuk perbandingan belinya itu di angka empat kali. Nah empat dibandingkan dengan 12-14, jadi itu jauh kan di bawah rata-rata valuasi harga di Bursa Efek Jakarta (Bursa Efek Indonesia/BEI)," jelasnya.

Kemudian cara yang kedua ialah dengan menghitung jumlah hasil produksi serta potensi yang bisa diraih dalam pembelian PTFI dengan membandingkan nilai kesepakatan yang dibeli pemerintah. Dari perhitungan itu dapat terlihat, bahwa nilai yang dikeluarkan pemerintah jauh lebih kecil dengan apa yang bakal didapatkan nantinya.

"Yang kedua yang lebih gampang teman-teman juga sudah bikin resource atau cadangan terbukti Freeport yang ada sekarang di Papua itu (sebesar) US$ 150 miliar. Jadi kalau kita beli US$ 3,85 miliar, ya bisa dibandingkan dengan angka itu tadi," jelasnya.

Perkumpulan Industri Jepang Kunjungi Inalum

Kemudian perhitungan yang ketiga, lanjut Budi, Freeport sempat pernah melakukan penawaran terhadap pemerintah Indonesia untuk divestasi hanya sebesar 30%. Harga yang ditawarkan oleh Freeport terhadap 30% sahamnya itu bila dihitung bakal mencapai hampir US$ 8 miliar.

Namun saat ini, pemerintah bisa mendapatkan 51% saham PTFI dengan hanya sebesar US$ 3,85 miliar, jauh lebih rendah dengan harga yang pernah ditawarkan oleh Freeport sendiri kala itu.

"Waktu itu 30%, (harga untuk) 10 persennya US$ 1,6 miliar. Jadi kalau 10% US$ 1,6 miliar, kita beli 45%, itu kan jadi sekitar 4,5 dikalikan 1,6 jadi sekitar US$ 8 miliar, dibandingkan dengan US$ 3,85 miliar. Padahal harga yang ditawarkan itu hanya Freeport tanpa memperhitungkan porsi Rio Tinto. Kalau memperhitungkan porsi Rio Tinto itu kan harga yang US$ 8,5 berapa ini mesti dibagi 0,6 lagi jadi akhirnya US$ 12 miliar," ujarnya.

Dengan perhitungan yang telah dilakukan itu, Budi juga memperkirakan bahwa pemerintah bisa balik modal hanya dalam kurun waktu empat tahun. Oleh sebab itu, harga yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 3,85 miliar untuk akuisisi 51% saham PTFI itu dinilai sudah sesuai dengan apa yang akan didapat nantinya.

Mau Biayai Divestasi Freeport, BNI: Saingannya Berat

"Profitnya itu setiap tahun kan US$ 2 miliar. Jadi kalau saya (Inalum/pemerintah) pegang 51% kan saya dapatnya US% 1 miliar lebih, jadi kalau ini US$ 3,85 miliar (harganya), ya 4 tahun balik modal," tuturnya.

Kamis, 07 Maret 2019

Harga Karet Minggu Ini

Harga Karet Minggu Ini - Pemerintah Indonesia bakal menggandeng Thailand dan Malaysia untuk mencari solusi atas rendahnya harga karet di pasar internasional dalam beberapa waktu terakhir ini.

Berdasarkan indeks Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), harga komoditas karet sebesar 183,3 yen Jepang pada Jumat (15/2). Padahal, harga berlian atau harga tv dan harga jam tangan atau harga oven dan harga kulkas atau harga fisheye dan harga blender atau harga getah sabah dan harga dispenser atau harga baby walker harga karet tertinggi dalam setahun terakhir sempat menyentuh kisaran 200 yen Jepang. Sedangkan harga terendah dalam setahun terakhir sempat menyentuh kisaran 152,9 yen Jepang.

Harga Karet Minggu Ini

Rencananya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan menjadi utusan pemerintah untuk menemui perwakilan kedua negara produsen karet itu.

Lihat juga:Harga Anjlok 'Pukul' Ekspor Komoditas Januari 2019

Pertemuan tersebut diselenggarakan di dalam forum Dewan Karet Tripartit Internasional (International Tripartite Rubber Council/ITRC) yang digelar di Bangkok, Thailand, pada 21-22 Februari 2019.

"Kami mau berunding dengan Thailand dan Malaysia mengenai persoalan karet," ungkap Darmin di kantornya, Jumat (15/2).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menambahkan rencananya perwakilan negara-negara itu akan membahas potensi peningkatan penggunaan karet di masing-masing negara.

Lihat juga:Indonesia-Eurasia Sepakati Perjanjian Hubungan Dagang

Selain itu, perwakilan negara-negara tersebut juga akan membahas soal rencana pembatasan ekspor karet dengan skema volume yang disetujui (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS).

"Usulan volume-nya belum. Nanti volume-nya di Bangkok ditentukan," ujar Iman pada kesempatan yang sama.

Berdasarkan skema AETS, ketiga negara sebagai produsen karet terbesar memutuskan untuk memangkas ekspor karet mencapai 350 ribu ton dalam periode Desember 2017 sampai Maret 2018.

Lihat juga:Aturan Bappebti soal Bitcoin Dinilai Beri Kepastian Pasar

Dari volume tersebut, pembatasan volume bagi Indonesia sekitar 95 ribu ton. Sementara Thailand sekitar 234 ribu ton dan Malaysia 20 ribu ton.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan pertemuan ITRC juga akan membahas kemungkinan bergabungnya Vietnam dalam forum negara produsen karet.

"Sebenarnya soal itu belum tahu, tapi Vietnam bisa join karena sangat punya power (produksi besar) dalam jumlah produksi karet dunia," pungkasnya.
urumahminimalis.com dpbbmbaru.com baktikita.com lensarumah.com dpbergerak.xyz caraceks.xyz hargaonline.xyz dplucu.xyz carahp.xyz postekno.com situsresep.xyz contohrumah.com desaincatrumah.com carstren.com